^Back To Top

logo

Pengunjung

Today127
Yesterday96
Week127
Month1323
All80203

Powered by Kubik-Rubik.de

Link Terkait

Polling

Menurut anda apa yang perlu ditingkatkan dari kinerja Kejaksaan?

Pelayanan Aparat Kejaksaan - 0%
Penanganan Perkara - 0%
Pengembalian Kerugian Negara - 0%
Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 28 Dec 2015 - 04:06
PERINGATAN HARI ANTI KORUPSI INTERNASIONAL (HAKI) TAHUN 2017 KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

PERINGATAN HARI ANTI KORUPSI INTERNASIONAL (HAKI) TAHUN 2017 KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

Pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 Kejaksaan Negeri Surabaya melaksanakan upacara per...

Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Surabaya menerima penghargaan dari Walikota Surabaya

Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Surabaya menerima penghargaan dari Walikota Surabaya

Pada hari Jum`at tanggal 10 Nopember 2017 bertempat di Kantor Walikota Surabaya, Tim Penga...

Upacara Bendera Memperingati Hari Pahlawan ke-72 Kejari Surabaya

Upacara Bendera Memperingati Hari Pahlawan ke-72 Kejari Surabaya

Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2017 Kejaksaan Negeri Surabaya melak...

BERBURU RUMAH MAKAN INDONESIA DI TIONGKOK

BERBURU RUMAH MAKAN INDONESIA DI TIONGKOK

Disela-sela mengikuti The 22ND Annual Conference And General Meeting Of The International ...


Notaris terseret kasus korupsi? Saat ini memang masih jarang. Masih bisa dihitung dengan jari. Tahun 2016 saya mencatat baru dua perkara. Tapi tunggu dulu.  Berdasarkan "investigasi" saya, ternyata notaris rentan terlibat korupsi dan Money Laundring.

 

 

     Itu pokok-pokok materi yang saya sampaikan saat menjadi narasumber di acara konferwil Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Timur Senin (17/10) lalu di Gedung Dyandra Convention Center Surabaya. Di sela hajatan pemilihan ketua baru periode 2016-2019 itu saya memang diundang untuk menyampaikan materi:  "Keterlibatan Notaris Dalam Tindak pidana Korupsi".

 

     Saat itu saya tampil  "duet" dengan  narasumber internal seorang notaris senior Miftachul Machsun. Notaris yang menjabat ketua Dewan Kehormatan wilayah Jawa Timur menyampaikan materi: "Prosedur Pengambilan Minuta akta dan Pemanggilan Notaris.

 

     Ternyata bagi Notaris, materi yang saya sampaikan adanya potensi notaris terlibat korupsi dan Money Laundring merupakan sebuah "pelajaran" baru. Selama ini yang mereka tahu notaris hanyalah "dapat" terjerat pidana umum. Seperti pemalsuan surat (263 KUHP),  penggelapan (372 KUHP), membuat keterangan palsu dibawah sumpah (242 KUHP), atau memasukkan keterangan tidak benar dalam akta (266 KUHP).

 

     Maka ketika saya menyampaikan pengalaman saya menangani kasus korupsi yang melibatkan notaris, suasana gedung yang dipadati hampir 700 Notaris itu sontak berubah hening. Hanya sedikit suara "bisik-bisik" sesama para notaris. Saya memberi contoh dua kasus korupsi yang melibatkan notaris dalam dua bulan terakhir.

 

     Pertama, kasus notaris Surabaya Johanes Limardi yang saat ini ditahan Kejari Surabaya karena terlibat korupsi uang PPH final sebesar Rp 1,7 Milyar. Kedua, notaris Damar Susilowati di Semarang telah dijatuhi hukuman penjara satu tahun dan denda serta uang pengganti Rp 823 juta oleh Hakim Tipikor Semarang pada 18 Juli 2016 lalu.

 

     Lebih lanjut saya menjelaskan modus perbuatan kedua notaris itu sama. Yaitu uang BPHTB dan atau PPH final milik klien yang dititipkan ke notaris untuk disetor ke Kas negara malah disikat habis. Sementara untuk memenuhi kelengkapan  proses peralihan hak tanah di BPN, notaris "nekat" melampirkan  bukti setor (SSP) fiktif. "Itu perbuatan korupsi. Bukan sekedar pidana umum," kata saya.

 

     Dalam kesempatan itu saya juga mengingatkan kepada semua notaris yang hadir, agar jangan sekali-kali tergoda pihak yang sanggup memberi diskon pajak atau cashback  bila bayar lewat mereka.  Mereka itu kebanyakan freelance pajak. "Bujuk rayu mereka itu pasti berujung penerbitan SSP dan validasi fiktif.  Itu ajakan melakukan korupsi berjamaah,"tambah saya.

 

     Pemaparan saya tentang perbuatan korupsi notaris itu   ternyata menimbulkan beragam pendapat. Terjadi pro dan kontra diantara para notaris.  Ini terlihat saat sesi tanya jawab. Tiga dari empat penanya "blak-blakan" menyatakan tidak sependapat dengan langkah Kejaksaan mengkorupsikan teman sejawatnya itu.

 

     Notaris Sriwati dari Sidoarjo misalnya, dengan tegas mengatakan beda pendapat dengan saya. Menurutnya kasus Notaris Johanes Limardi itu hanya perkara kurang bayar pajak. Itu harus diselesaikan dengan UU Pajak. "Bisa diselesaikan dengan kurang bayar atau denda administrasi sesuai UU perpajakan. Bukan dikenakan pidana korupsi,"katanya.

 

     Hal yang sama disampaikan Notaris Bambang Heru dan Notaris Iwan Suhardi. Mereka juga tidak sependapat bila Notaris dikenakan korupsi bila kurang bayar pajak. "Kan bisa dikenakan denda sesuai ketentuan perpajakan,"kata kedua notaris ini.

 

     Adanya perbedaan pendapat seperti itu bagi saya wajar-wajar saja. Tergantung dari sudut mana kita memandang. Kalau notaris yang melihat, pasti ingin diselesaikan dengan denda kurang bayar atau administrasi.

 

     Dalam sesi tanya jawab itu saya menanggapi pendapat para notaris dengan menjelaskan bahwa kalau yang kurang bayar notaris sebagai wajib pajak pribadinya, benar itu bisa diselesaikan melalui mekanisme ketentuan perpajakan. Namun untuk kasus Notaris Johanes Limardi, wajib pajaknya adalah kliennya. Dan uang pajak yang dititipkan ke notaris adalah uang yang seharusnya masuk kas negara. Lalu perbuatan membuat SSP palsu itu perbuatan melawan hukum.

 

     "Jadi perbuatan notaris seperti itu tindak pidananya sudah selesai (voltooid delict).  Dari aspek mens rea alias sikap batin juga sudah nampak nyata ada.  Niat jahat itu terlihat dari niat notaris untuk mendapatkan uang cashback atau diskon itu. Itu uang negara. Minimal uang yang seharusnya masuk kas negara. Jadi itu korupsi Bapak-ibu,"jelas saya.

 

     Saya mendengar dari rasan-rasan di kalangan notaris, memang selama ini ada banyak oknum notaris yang memainkan pembayaran BPHTB dan PPH final. Ada yang modus embat semua seperti yang dilakukan Johanes Limardi. Ada juga yang sengaja membayarkan separo, dengan harapan bila ketahuan akan dilakukan mekanisme kurang bayar sesuai UU perpajakan. Kalau tidak ketahuan ya dinikmati notaris seterusnya.

 

     Sebagai narasumber, saya saat itu juga ikut "wanti-wanti". Memberi pesan perlunya sikap hati-hati notaris. Karena hampir semua kasus korupsi besar di negeri ini melibatkan notaris. Seperti kasus mantan Kakorlantas Djoko Soesilo, KPK sampai memeriksa empat notaris yang membantu transaksi seluruh pembelian tanah dan aset lainnya.

 

     Kemudian perkara Sanusi DPRD DKI Jakarta. KPK juga memeriksa beberapa notaris yang membantu transaksi pembelian tanah, rumah dan apartemen. Jadi, pesan saya,  disamping rawan terlibat kasus korupsi, notaris juga rawan terlibat tindak pidana Money Laundring (ML).

 

     "Minimal sebagai saksi atau bisa meningkat menjadi turut serta sebagaimana pasal 55 KUHP.  Atau sebagai orang yang membantu memberi kesempatan atau sarana sebagaimana pasal 56 KUHP," kata saya.

 

     Mengapa rentan terlibat kasus ML? Karena seluruh transaksi tanah yang diperoleh dari hasil korupsi, para koruptor biasanya minta tolong notaris yang mengurusnya. Notarislah yang mengurus surat-suratnya. Bahkan kadang sampai pembayarannya pun notaris ikut "cawe-cawe".

 

     Tak salah bila saat pembahasan revisi UU pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang tahun 2010 lalu ada usul agar notaris berkewajiban melaporkan bila ada transaksi yang tidak wajar atau mencurigakan.  Seperti yang diwajibkan kepada pihak Bank atau lembaga keuangan lainnya. Tapi saat itu pihak INI belum sepakat.

 

     Akhir kata, setelah menjawab seluruh pertanyaan, saya menegaskan apakah masih ada pertanyaan lain? Apakah puas dengan jawaban saya. Para penanya diam. Tidak angkat tangan lagi.

 

     Entahlah itu tanda puas dengan jawaban saya atau sebaliknya mereka tetap tidak sependapat. Tapi kali ini dibatin saja. Atau mereka tidak tertarik lagi bertanya dan beralih berkonsentrasi memilih ketua baru. Maklum siang itu lagi "panas-panasnya" lima calon ketua yang maju berebut suara para notaris. Entahlah. (Kang DF)

 

 

 

Copyrigcht © 2016 Kejaksaan Negeri Surabaya