^Back To Top

logo

Pengunjung

Today127
Yesterday96
Week127
Month1323
All80203

Powered by Kubik-Rubik.de

Link Terkait

Polling

Menurut anda apa yang perlu ditingkatkan dari kinerja Kejaksaan?

Pelayanan Aparat Kejaksaan - 0%
Penanganan Perkara - 0%
Pengembalian Kerugian Negara - 0%
Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: 28 Dec 2015 - 04:06
PERINGATAN HARI ANTI KORUPSI INTERNASIONAL (HAKI) TAHUN 2017 KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

PERINGATAN HARI ANTI KORUPSI INTERNASIONAL (HAKI) TAHUN 2017 KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA

Pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 Kejaksaan Negeri Surabaya melaksanakan upacara per...

Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Surabaya menerima penghargaan dari Walikota Surabaya

Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Surabaya menerima penghargaan dari Walikota Surabaya

Pada hari Jum`at tanggal 10 Nopember 2017 bertempat di Kantor Walikota Surabaya, Tim Penga...

Upacara Bendera Memperingati Hari Pahlawan ke-72 Kejari Surabaya

Upacara Bendera Memperingati Hari Pahlawan ke-72 Kejari Surabaya

Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2017 Kejaksaan Negeri Surabaya melak...

BERBURU RUMAH MAKAN INDONESIA DI TIONGKOK

BERBURU RUMAH MAKAN INDONESIA DI TIONGKOK

Disela-sela mengikuti The 22ND Annual Conference And General Meeting Of The International ...

 

Keberhasilan Kejaksaan Negeri Surabaya mengungkap kasus korupsi uang PPH final yang melibatkan notaris beberapa waktu lalu diapresiasi Direktoriat Jenderal Pajak (DJP). Bentuk apresiasi diberikan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi dengan memberikan piagam penghargaan yang diterima langsung Kajari Surabaya Didik Farkhan di kantor pusat DJP Jakarta kemarin (15/11).

 

 

     Direktur Penegakan Hukum DJP Dadang Suwarna yang hadir mewakili Dirjen Pajak menyatakan apa yang telah dilakukan Kejari Surabaya telah membantu kinerja DJP. "Pola penegakan hukum yang dilakukan Kejari Surabaya terhadap notaris/PPAT yang nakal itu akan dipakai sebagai role model untuk diterapkan ke seluruh Indonesia," katanya.

 

     Pihak DJP sepakat akan membentuk satgas khusus penanganan pemalsuan SSP oleh notaris/PPAT menggandeng Kejaksaan Agung. "Potensi pemasukkan negara dari pajak terutama PPH Final yang diselewengkan notaris/PPAT dengan memalsu SSP itu sangat besar. Itu harus dilakukan penegakkan hukum karena sudah masuk katagori tindak pidana. Bisa dikenakan tindak pidana korupsi seperti yang dilakukan Kejari Surabaya,"tambah Dadang.

 

     Sebelum menerima penghargaan, Didik Farkhan juga diundang sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Pemalsuan SSP oleh Notaris/PPAT di DJP.  Jaksa asal Bojonegoro itu diminta "testimoni" dan memaparkan kiat-kiat saat melakukan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi uang PPH Final tersebut dihadapan para penyidik pajak.

 

     Seperti diketahui pada akhir Juli 2016 lalu Kejari Surabaya telah melakukan penyidikan terhadap empat tersangka yang terlibat korupsi uang PPH final senilai Rp 1,7 Milyar. Keempat tersangka tersebut antara lain Notaris Johanes Limardi, lalu freelance pajak Joko Sutrisno, Andika Waluyo dan Edy Suyanto.

 

     Modus yang dilakukan tersangka adalah uang PPH final yang dititipkan penjual tanah kepada notaris tidak disetorkan ke kas negara. Namun dibagi dua antara notaris dengan para freelance pajak itu. Sebagai pengganti bukti telah setor mereka membuat SSP fiktif.(DF)

 

 

 

Copyrigcht © 2016 Kejaksaan Negeri Surabaya